Sekjen DPC LSM KCBI Soroti Kasus OTT Imigrasi, Minta Kantor Imigrasi Belawan Perkuat Integritas Layanan

MATANUSANTARABERITA.my.id || Medan – Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan keimigrasian menjadi perhatian berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kota Medan, Wibowo ST, meminta seluruh kantor imigrasi di Indonesia, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, untuk terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, bersama sejumlah pihak lainnya dalam kasus yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Wibowo menilai, kasus tersebut menjadi momentum penting bagi institusi keimigrasian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal maupun dokumen keimigrasian lainnya.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan dan transparansi harus terus diperkuat. Penegak hukum perlu memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan aturan dalam proses pelayanan keimigrasian,” ujar Wibowo kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, langkah pembenahan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan publik berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa adanya praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.

Wibowo juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Ia berharap institusi tersebut dapat terus berbenah dan menjadikan peristiwa yang terjadi di tingkat pusat sebagai pelajaran untuk memperkuat tata kelola pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Kami berharap seluruh jajaran imigrasi, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada aturan yang dibuat di luar ketentuan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, budaya kerja yang mengedepankan kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelayanan publik.

“Sudah saatnya seluruh institusi membiasakan kebenaran dan tidak membenarkan kebiasaan yang menyimpang dari aturan,” tegasnya.

Wibowo berharap upaya pengawasan internal maupun eksternal dapat berjalan efektif sehingga pelayanan keimigrasian semakin transparan, bersih, dan dipercaya masyarakat.

🔹HK