Pelindo Regional 1 Perkuat Sinergi Hukum dengan Kejati Sumut

MEDAN, MATANUSANTARA BERITA.my.id – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melalui audiensi yang digelar di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal mempererat hubungan kelembagaan sekaligus mendukung tata kelola kepelabuhanan yang profesional dan taat hukum.

Audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Hanny Uktolseya, yang baru dilantik. Kedatangannya diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara perusahaan pengelola layanan kepelabuhanan dan aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

Menurutnya, hubungan kelembagaan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan kepelabuhanan, Pelindo Regional 1 berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap kegiatan operasional.

Melalui koordinasi dengan Kejati Sumut, Pelindo Regional 1 berharap upaya pencegahan potensi pelanggaran hukum dapat semakin diperkuat. Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, akuntabel, dan berintegritas.

Pelindo Regional 1 menegaskan akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan pelabuhan yang profesional, andal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

(FS)